Disertasi "Mas Woto": Layanan Publik Melalui E-Government

Disertasi Suprawoto: Layanan Publik Melalui E-Government

   

Dilansir : https://prasetya.ub.ac.id/berita/id/html/7716

SuprawotoSaat ini telah banyak inisiatif yang dilakukan pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seperti e-government, diakui mampu memberikan kemudahan pelayanan publik meski tidak sedikit investasi yang harus dikeluarkan. Demikian ungkap Suprawoto dalam disertasinya yang berjudul Layanan Publik Melalui E-Government, Sabtu (29/12). Ujian disertasi Suprawoto dipromotori oleh Prof Dr Umar Nimran MA dengan ko-promotor Prof Dr M Irfan Islamy MPA, dan Prof Dr Soesilo Zauhar MS. Sementara tim penguji terdiri dari Prof Dr Azhar Kasim MPA dari Universitas Indonesia, Drs Eko Ganis S MCom(Hons) PhD, Prof Dr Sumartono MS dan Prof Abdullah Alkaf MSc PhD dari Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya.
Lebih lanjut Suprawoto mengatakan, terdapat kecenderungan yang sama bahwa meskipun pelayanan publik dilakukan melalui e-government dan sebagian aktivitas sumber daya manusia telah difasilitasi oleh sistem informasi, pelayanan tatap muka tetap tak tergantikan. Dalam penelitian tentang pelayanan KTP Online yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya ditemukan, fungsi dan peran teknologi informasi hanya sebagai pendukung dan lebih banyak digunakan untuk menyimpan data. Ini menandakan bahwa peran manusia masih sangat besar. Sementara untuk e-procurement (pengadaan barang dan jasa) dan PSB Online, peran teknologi informasi dan komunikasi dalam menangani sebuah kasus sangat dominan dan peran manusia hanya sebatas proses entry dan verifikasi data.
Beberapa hal yang juga ditemukan oleh Suprawoto yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Informasi Publik Departemen Komunikasi dan Informatika itu diantaranya, bentuk layanan publik melalui e-government yang dibutuhkan masyarakat adalah bentuk layanan yang mengedepankan transparansi serta kepercayaan masyarakat terhadap jenis pelayanan yang ada semakin meningkat seiring dengan pengembangan pelayanan melalui e-government. Meski demikian menurut Suprawoto, pemerintah kota masih perlu memperhatikan hal-hal seperti, peran Chief of Information Officer yang dikendalikan penuh oleh kepala daerah sangat penting dalam rangka proses adopsi teknologi informasi e-government, peran aktif masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan e-government, profesionalisme pengelola e-government, pemberian sistem insentif yang memadai, serta ketersediaan informasi yang berkualitas.
Dalam yudisium, Suprawoto dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan (IPK 3,68 dan masa studi 5 tahun 4 bulan), sehingga berhak menyandang gelar doktor ilmu administrasi dengan kekhususan administrasi publik.
Suprawoto (51 tahun) menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di kota kelahirannya Magetan. Melanjutkan studi sarjana bidang Sospol di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1982) dan bidang hukum di Universitas Putra Bangsa Surabaya (1994) sementara gelar master diraihnya dari Universitas Airlangga (1998). Ayah tiga orang anak itu pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Pers dan Penerbitan Kanwil Departemen Penerangan Propinsi Jawa Timur (1994) dan Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Propinsi Jawa Timur (2002). Suprawoto juga pernah menjabat sebagai Direktur Sekolah Tinggi Komunikasi AWS (1999-2003), Kepala Biro Humas KONI Jawa Timur (2002-2005) dan sejak 2003 hingga saat ini masih aktif menjadi Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Wartawan Jawa Timur. Dua buku telah dihasilkannya pada 2005 yaitu PON 2000 di Tengah Krisis dan Politik Pers Berbahasa Jawa.  Sementara dua penghargaan yang pernah diraih yaitu Satya Lencana Karya Satya 20 tahun (2003) dan Satya Lencana Bhakti Nagari (2006). [nik]